Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu kebijakan sosial–ekonomi terbesar yang pernah dijalankan dalam waktu singkat. Skala program ini masif: ratusan ribu tenaga kerja disebut terserap, puluhan ribu pemasok terlibat, dan dapur MBG berdiri hampir di seluruh provinsi. Di atas kertas, MBG tampak sebagai mesin baru ekonomi rakyat—sebuah kebijakan yang bukan hanya menyentuh isu gizi, tetapi juga lapangan kerja dan perputaran uang di daerah.
Namun, dari perspektif Indonesia Corruption Watch (ICT) dan pengamatan lapangan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat sipil, muncul satu catatan penting: angka besar tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan di tingkat akar rumput. Di sinilah diskursus MBG perlu ditarik keluar dari narasi statistik dan masuk ke wilayah realitas sosial yang lebih kompleks.
Antara Niat Baik dan Dampak Nyata
Tidak adil jika menutup mata terhadap sisi positif MBG. Di banyak daerah, program ini membuka ruang kerja bagi warga yang sebelumnya menganggur. Relawan dapur MBG yang saya temui kerap menyampaikan rasa syukur karena akhirnya memiliki penghasilan, meski bersifat harian. Ada rasa bangga karena bisa berkontribusi, ada harapan karena negara hadir dalam bentuk pekerjaan, walau sementara.
Secara sosial, MBG juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Ia memberi sinyal bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam keseharian masyarakat. Bagi keluarga dengan tekanan ekonomi tinggi, program ini menjadi bantalan sementara yang membantu bertahan. Dalam konteks tersebut, MBG memang layak diapresiasi.
Realitas Lapangan yang Tidak Selalu Indah
Namun, cerita lapangan juga menghadirkan sisi lain yang jarang masuk laporan resmi. Di sejumlah kawasan sekolah, pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada jam istirahat siswa justru kehilangan mata pencaharian. Kehadiran MBG, tanpa skema transisi atau integrasi, secara tidak langsung mematikan ekosistem ekonomi kecil yang sudah lama tumbuh.
Lebih jauh, di beberapa wilayah sekitar dapur MBG, manfaat ekonomi tidak dirasakan secara merata. Saya menemukan lingkungan dengan ratusan kepala keluarga, tetapi hanya sebagian kecil warga yang direkrut sebagai relawan—padahal kebutuhan relawan mencapai puluhan orang. Ini menjadi problematis ketika petunjuk teknis menyebutkan kewajiban melibatkan 70% tenaga relawan dari masyarakat sekitar. Ketika ketentuan ini tidak dijalankan, persoalannya bukan pada konsep MBG, melainkan pada implementasi di tingkat lokal.
Masalah Rekrutmen dan Transparansi
ICT menilai persoalan utama terletak pada mekanisme rekrutmen yang tidak transparan. Informasi lowongan sering kali beredar terbatas, seleksi tidak terdokumentasi dengan baik, dan pengawasan lemah. Akibatnya, akses terhadap pekerjaan MBG menjadi timpang dan rawan konflik sosial di tingkat komunitas.
Dalam konteks kebijakan publik, ketertutupan seperti ini berbahaya. Program berskala besar dengan anggaran besar membutuhkan tata kelola yang terbuka agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan dugaan praktik tidak adil. Tanpa transparansi, niat baik bisa berubah menjadi sumber ketidakpercayaan.
Relawan atau Pekerja Rentan
Isu lain yang disorot ICT adalah penggunaan istilah “relawan”. Dalam praktiknya, banyak relawan MBG bekerja penuh waktu, menjalankan tugas rutin setiap hari, namun tanpa kontrak tertulis, tanpa jaminan keberlanjutan, dan dengan upah harian. Mereka bisa diberhentikan kapan saja tanpa mekanisme perlindungan yang jelas.
Situasi ini menempatkan mereka pada kategori kerja rentan, bukan pekerjaan layak. Jika demikian, klaim penciptaan lapangan kerja besar perlu dibaca lebih hati-hati. Jumlah memang bertambah, tetapi kualitas dan keamanan kerja masih jauh dari ideal. Dalam jangka panjang, pola ini berisiko menciptakan siklus ketidakpastian baru di tengah masyarakat.
Keadilan Ekonomi Bukan Efek Samping Otomatis
Salah satu kesalahpahaman umum dalam kebijakan berskala besar adalah anggapan bahwa distribusi anggaran otomatis menghasilkan keadilan ekonomi. Faktanya, tanpa desain pelibatan yang jelas, manfaat ekonomi bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja.
Keadilan ekonomi menuntut lebih dari sekadar penyerapan tenaga kerja. Ia membutuhkan akses yang adil, proses yang transparan, serta perlindungan minimal bagi pekerja. Tanpa tiga hal ini, MBG berpotensi menjadi program yang besar di angka, tetapi rapuh di legitimasi sosial.
Catatan Perbaikan untuk MBG
Agar MBG tidak kehilangan makna sosialnya, ICT dan masyarakat sipil mendorong beberapa perbaikan konkret:
- Transparansi Rekrutmen Lokal
Proses perekrutan relawan harus terbuka, diumumkan secara luas, dan diawasi oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat. - Penguatan Status Kerja
Jika relawan bekerja rutin dan penuh waktu, perlu ada standar perlindungan minimum—kontrak sederhana, kejelasan jam kerja, dan mekanisme pengaduan. - Integrasi Ekonomi Sekitar
Pedagang kecil dan UMKM di sekitar sekolah seharusnya dilibatkan sebagai bagian dari rantai pasok, bukan disingkirkan. - Pengawasan Berlapis
Pengawasan tidak cukup dari pusat. Media lokal, organisasi masyarakat sipil, dan warga perlu dilibatkan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai pedoman.
Menjaga Ide Besar Tetap Membumi
MBG adalah ide besar dengan tujuan mulia. Ia bisa menjadi fondasi perbaikan gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal jika dijalankan dengan sensitif terhadap realitas lapangan. Namun, ide besar hanya akan bertahan jika membumi—jika mereka yang paling dekat dengan program ini benar-benar merasakan manfaatnya secara adil.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya pada besarnya anggaran atau banyaknya dapur yang berdiri, melainkan pada rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Angka besar penting, tetapi keadilanlah yang membuat kebijakan dipercaya dan berkelanjutan.
Baca juga : Harga Kuliner Telaga Sarangan Disorot, Disbudpar Bertindak
Cek Juga Artikel Dari Platform : jelajahhijau
