Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap dapur serta sarana prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan internal untuk memastikan pemenuhan hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya dalam layanan makan minum, sekaligus menilai kesiapan fasilitas penunjang kinerja petugas pemasyarakatan.
Monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Sulardi, yang menegaskan pentingnya layanan dasar sebagai fondasi pembinaan. Menurutnya, dapur lapas bukan sekadar unit teknis, tetapi jantung layanan keseharian yang berdampak langsung pada kesehatan, ketertiban, dan suasana pembinaan di dalam lapas.
Fokus pada Pemenuhan Hak Dasar WBP
Dalam sistem pemasyarakatan, pemenuhan hak dasar WBP merupakan mandat yang tidak bisa ditawar. Hak atas makanan yang layak, bersih, dan bergizi menjadi salah satu indikator utama kualitas layanan pemasyarakatan. Oleh karena itu, monev dapur dilakukan secara menyeluruh—mulai dari kebersihan ruang, alur kerja, hingga kualitas bahan makanan yang digunakan.
Sulardi menekankan bahwa konsistensi layanan makan minum harus dijaga setiap hari, bukan hanya saat inspeksi. Aspek kebersihan, kualitas bahan, dan kandungan gizi harus berjalan beriringan agar WBP mendapatkan asupan yang sesuai standar kesehatan. Penekanan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa layanan dasar yang baik akan berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
Standar Higiene dan Kualitas Bahan Makanan
Dalam peninjauan area dapur, Kakanwil memastikan penerapan standar higiene dan sanitasi tetap terjaga. Pengecekan dilakukan terhadap kebersihan peralatan masak, tempat penyimpanan bahan pangan, serta sistem pengolahan makanan. Ia juga menginstruksikan agar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi terus diperbarui secara berkala sebagai bukti kepatuhan terhadap standar kesehatan.
Selain itu, kualitas bahan makanan menjadi perhatian utama. Menu harian ditelaah untuk memastikan kesesuaian gizi, variasi, dan kelayakan konsumsi. Langkah ini penting untuk mencegah risiko kesehatan serta memastikan WBP memperoleh asupan yang memadai selama menjalani masa pembinaan.
“Layanan makan minum merupakan hak dasar warga binaan yang harus dipenuhi secara konsisten, baik dari aspek kebersihan, kualitas bahan, maupun kandungan gizi,” tegas Sulardi di sela-sela kegiatan.
Disiplin dan Profesionalisme Petugas Dapur
Tidak hanya sarana fisik, Kakanwil juga menyoroti aspek sumber daya manusia. Seluruh petugas dapur diinstruksikan untuk menggunakan perlengkapan kerja sesuai ketentuan, mulai dari pakaian kerja hingga alat pelindung diri. Disiplin ini bukan semata formalitas, melainkan bagian dari budaya kerja profesional yang mendukung kualitas layanan.
Dengan prosedur yang tertib dan standar kerja yang jelas, risiko kesalahan operasional dapat ditekan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan layanan pemasyarakatan yang akuntabel.
Pemantauan Sarana Perkantoran dan Layanan Publik
Selain dapur, monitoring juga mencakup sarana perkantoran dan fasilitas layanan publik. Ruang kerja petugas, ruang kunjungan, serta sarana self-service menjadi objek penilaian untuk memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi laik pakai. Kakanwil menekankan pentingnya kenyamanan dan fungsi fasilitas, baik bagi petugas maupun masyarakat yang berinteraksi dengan lapas.
Perawatan rutin dan pemeliharaan aset menjadi poin krusial dalam monev ini. Sarana prasarana yang terawat tidak hanya menunjang kinerja, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik di lingkungan pemasyarakatan.
Penataan dan Pencatatan BMN
Dalam kesempatan tersebut, Sulardi juga mengingatkan pentingnya penataan dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN). Administrasi aset yang tertib memastikan seluruh fasilitas tercatat dengan baik, memudahkan pengawasan, serta mencegah potensi penyimpangan.
Pencatatan BMN yang akurat menjadi bagian dari akuntabilitas institusi. Dengan data yang jelas, perencanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Respons Positif dari Pihak Lapas
Kepala Lapas Perempuan Kendari, Nurul Kiftiyah, menyambut baik kegiatan monitoring tersebut. Menurutnya, monev yang dilakukan Kakanwil menjadi penguatan komitmen jajaran lapas dalam menjaga kualitas layanan pemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, serta melakukan pengawasan rutin agar seluruh layanan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Arahan dari Kakanwil dinilai sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi di lingkungan lapas.
Monev sebagai Instrumen Perbaikan Berkelanjutan
Monitoring dan evaluasi bukan sekadar kegiatan seremonial. Dalam konteks pemasyarakatan, monev menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan di tingkat pusat benar-benar terimplementasi di lapangan. Temuan dan catatan dari monev dapat dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi layanan WBP maupun manajemen internal.
Dengan pendekatan ini, lapas diharapkan mampu menjaga standar layanan yang manusiawi, profesional, dan berorientasi pada pembinaan.
Meneguhkan Komitmen Layanan Pemasyarakatan
Kegiatan monitoring dapur dan sarana prasarana di Lapas Perempuan Kendari menegaskan komitmen Ditjenpas Sulawesi Tenggara dalam menjamin hak dasar WBP. Pemenuhan gizi, kebersihan, dan fasilitas yang layak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang bermartabat.
Ke depan, konsistensi pengawasan dan pembinaan diharapkan mampu menciptakan lingkungan lapas yang sehat, tertib, dan kondusif. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan—yakni pembinaan dan reintegrasi sosial—dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Baca juga : Kitchen Set Japandi Minimalis Fungsional dan Hangat
Cek Juga Artikel Dari Platform : otomotifmotorindo
